Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur”. prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa salam stiap tingakat pemerikasaan :

  • adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalamkedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
  • yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalaha” (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa/. ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aprat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitur” atau inquisitorial system yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi  hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahnkan hak dan kebenarannya.dalam inkuisitor aparat sudah apriori mengaggap tgersangka/terdakwa bersalah, tersangka/terdakaw dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.

untuk menopang asas praduga tak bersalah danprinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh pihak aprat penegak hukum.hal ini dapat dilihat pada Bab VI KUHAP.

 

SUMBER : PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP (PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN) EDISI KEDUA, M. YAHYA HARAHAP, S.H.