betapa sengsara seorang tersangka/terdakwa yang diombang-ambing olah rasa ketidakpastian yang berlaur-larut, sisebabkansangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.sudah sekian pulu kali atau bahkan ratusan kali mondar-mandir dari instansi yang satu menuju instansi yang lain, namun tak kunjung diperoleh penyelesaian. sering didengar seorang tersangka yang diperiksa oleh penyidik sampai berbulan-bulan bolak-balik tanpa diproses dengan alasan pejabat yanghendak memeriksa sedang cuti atau sedang bertugas keluar daerah. atau dengan seribu macam alasan lainnya mengada-ada.

demikian juga di persidangan, berulang kai diundur dengan segala macam alasan yang tidak berdasar. yang paniteranya sakit, hakim naggota belum datang, ruanga sidang tidak ada🙂. atau barangkali majelisnya sedang malas dan membiarkan terdakwa duduk menunggu seperti sampah yang tidak bernilai. lantas setelah jam menunjukan pukul satu siang, siterdakwa dipanggil untuk memberitahukan, pemeriksaan perkara diundur oleh karena jam kantor sudah habis.

mari kita lihat beberapa ketentuan KUHAP sebagai penjabaran asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, antara lain, tersangka atau terdakwa “berhak”:

  • segera mendapat pemeriksaan dari penyiduik,
  • segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik,
  • segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum,
  • berhak segera diadili oleh pengadilan.

hak mendapat pemeriksaan segera ini ditaur dalam pasal 50. akan tetapi, kita masih cemas akan pelaksanaannya, karena sanksi atas pelanggaran hak tersangka/terdakwa ini , tidak ditentukan dalam KUHAP.

mengenai pelimpahan oleh pengadilan negeri ke pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding juga telah ditentukan sedemikian rupa, agar bisa terlaksana penyelesaian yang tepat :

  1. pelimpahan berkas perkara banding oleh pengadilan negeri ke pengadilan tinggi sudah dikirm “14 hari” dari tanggal permohonan banding (pasal 326)
  2. 7 hari sesudah putus pada tingkat banding, pengadilan tinggi harus mengembalikan berkas ke pengadilan negeri (pasal 234 ayat (1)) demikian juga pada tingkat kasas, 14 hari dari tanggal permohonan kasasi, pengadilan negeri harus sudah mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi (pasal 248). dan 7 hari sesudah tanggal putusan, mahkamah agung harus sudah mengembalikan hasil putusan kasasi ke pengadilan negeri (pasal 257)

tentang asas sederhana dan biaya ringan pun ada dijabarkan dalam KUHAP, seperti yang diatur :

  • penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (pasal 98)
  • banding tidak dapat diminta terhadap putusan dalam “acara cepat”
  • pembatasan penahanan dengan memebri sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang praperadilan, tidak kurang artinya sebagai pelaksanaan dari prinsiip mempercepat dan menyederhanakan proses penahanan
  • demikian juga peletakan asas diferensiasi fungsional, nyata-nyata memberi makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan bolak-balik, tumpang tindih dan saling bertentangan .

dalam membicarakan asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan perlu juga disinggung ketentuan pasal 67. demi untuk terciptanya kepastian hukum dan memenuhi tuntutan atas peradilan yang cepat terhadap seuatu putusan pengadilan tingkat pertama ” tidak dapat dimintakan banding”, jika putusanitu berupa :

  1. putusan bebas
  2. putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Sumber : PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP (PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN) EDISI KEDUA, M. YAHYA HARAHAP, S.H.