Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : “ Bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asaasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari bunyi kalimat di atas dapat kita simak :

 

  1. Negara Republik Indonesia adalah “negara hukum”, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
  2. negara menajim setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
  3. setiap warga negara “tanpa kecuali”, wajin menjunjung hukum dan pemerintahan.

 

pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak the rule of law.semua tindakan penegakan hukum harus :

  1. berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang.
  2. menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehiudpan masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa indonesia. jadi arti the rule of law dan supreamsi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut rule of law, bahkan mungkin berupa penindasan.

Sebagaimana diketahui, bertolak belakan dengan asas legalitas adalah asas “oportinitas”, yang berarti sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu “dideponir” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. kejaksaan berendapat, lebih bermanvaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperksa di muka sidang pengadilan. dngan demikian perkaranya dikesampingkan saja (dideponir). cara penyimpangan seperti itulah yang disebut asas oportunitas.

hal ini menimbulkan dualistis dalam KUHAP. satu segi dengan tegas mengakui “asas Legalitas” tapi disis lain asas legalitas itu dikebiri oleh kenyataan pengakuan KUHAP itu sendri akan eksistensi “asas oportunitas”. kita menyadari masalah ini agak unik. dalam konsideran tegas dinyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas opertunitas. kenyataan ini mau tak mau harus diterima, dengan penjernihan. mungkin dalam sejarah penegakan hukum yang akan datang, bangsa kita semakin memahami betapa adilnya mempergunakan asas legalitas secara mutlak dan menyeluruh, tanpa diskirminasi atas alasan kepentingan umum, dan segera melenyapkan praktek penegakan hukum yang berasaskan oportuitas demi tegaknya equalitu before the law, equality protection ont the law, an equality justice under the law.

 

Sumber : PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KKUHAP (PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN) EDISI KEDUA